Doli: Keputusan Pilkada di Desember Agar Tak Berlarut-Larut Digantung Covid-19

IndonesiaPress.net – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, keputusan menetapkan Pilkada pada 9 Desember bukan hal yang mudah. Dalam keterangan pers yang dia sampaikan Jumat 29 Mei 202, pilihan ini diambil oleh DPR dan pemerintah agar agenda pesta demokrasi tersebut tidak berlarut-larut ditunda karena ketidakpastian situasi akibat Covid-19.

“Namun dalam situasi yang serba tidak pasti menghadapi pandemi Covid-19 seperti saat ini, kita tidak bisa berlama-lama larut dan dikalahkan oleh keadaan,” kata Doli.

Doli mengatakan, Covid-19 memang diakui dunia tak bisa ditaklukan dalam waktu dekat. WHO memprediksi Covid-19 tetap ada 2-5 tahun ke depan. Karena dalam situasi yang tidak pasti itu perlu diambil keputusan yang terukur.

“Yang paling mungkin kita lakukan adalah mengambil sikap atau keputusan yang dalam waktu terukur menjadi sebuah kepastian. Karena hidup manusia harus terus berjalan,” kata dia.

Doli menuturkan, paling penting saat ini adalah dalam mengambil keputusan harus ada indikator dan penanggungjawaban. Pemerintah sebagai penanggungjawab utama telah menjelaskan langkah kebijakan untuk menghadapi Pilkada di tengah Covid-19. Mulai dari pemetaan, skenario, antisipasi dan konsep pelaksanaan pada 9 Desember 2020.

“Prinsipnya Pilkada Serentak di 9 Desember 2020 itu harus mengikuti protokol kesehatan secara ketat dan tetap menjaga kualitas demokrasi,” ucap dia.

Oleh karena itu, Doli mengajak semua pihak termasuk para pemantau pemilu untuk menyesuaikan diri menghadapi Pilkada. Dengan disiplin terhadap protokol kesehatan dan juga terus merawat pertumbuhan demokrasi.

“Atas dasar itulah saya mengajak kawan-kawan penggiat demokrasi, pemerhati Pemilu bersama-sama masyarakat untuk menjalankan kehidupan demokrasi kita dengan ‘pendekatan baru’ melalui Pilkada Serentak di 9 Desember 2020 secara baik,” kata Doli.

Sebelumnya, Koalisi masyarakat sipil meluncurkan petisi agar Pilkada serentak tak digelar pada Desember 2020. Menurut Koalisi, pelaksanaan pada 2020 terkesan dipaksakan mengingat pandemi Covid-19 belum dapat terkendali. Belum lagi jika harus digelar pada Desember 2020 maka tahapan Pilkada harus dilanjutkan pada 6 Juni atau 15 Juni ini.

Hadar Nafis Gumay anggota koalisi yang juga pendiri Netgrit mengingatkan, Pilkada bukan hanya persoalan hari pemungutan tetapi tahapan yang runut dan menyambung. Mantan komisioner KPU ini menyebut jika pemerintah memaksakan tahapan tersebut dilakukan di tengah pandemi Covid-19 masih belum terkendali dikhawatirkan akan berdampak pada faktor kesehatan.

Maka dari itu, Hadar mengatakan, opsi yang diberikan KPU untuk melanjutkan Pilkada tak mungkin dilakukan karena waktu yang sangat pendek.

“Kesimpulan kami ini tidak mungkin. Karena itu kami mengambil posisi yang sangat amat ingin mendesakkan janganlah kita teruskan untuk memaksakan penyelenggaraan ini di bulan Desember 2020,” ujar Hadar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *