DPD: Pilkada di Tengah Covid-19 Akan Tidak Berkualitas

IndonesiaPress.net – Komite I DPD mengingatkan, wabah Covid-19 belum selesai. Jumlah kasus baru tiap hari masih tinggi, dengan rata-rata 500 orang per hari. Dengan kondisi tersebut, pelaksanaan Pilkada serentak yang dilakukan 9 Desember 2020 terancam terganggu.

Pasalnya, tahapan pilkada sudah akan dimulai enam bulan sebelum pencoblosan atau tepatnya 15 Juni 2020.

“Penyelenggaraan Pilkada termasuk tahapannya di tengah pandemi Covid-19 dikhawatirkan akan merusak makna dan kualitas demokrasi sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena tidak memperhatikan aspek sosio-ekonomi dan kesehatan masyarakat,” kata Ketua Komite I DPD Agustin Teras Narang di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Ia menjelaskan, badan kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai pandemi global yang belum dapat diprediksi kapan akan berakhir. Atas kenyataan itu, pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dan sampai saat ini status tersebut masih berlaku.

“Pandemi Covid-19 telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Kemudian meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia,” jelas Teras yang juga mantan Gubernur Kalimantan Tengah.

Wakil Ketua Komite I DPD Abdul Kholik menambahkan Pilkada Serentak yang akan melibatkan 270 daerah serta kurang lebih jumlah pemilih sebanyak 105 juta orang pemilih sangat rentan mengancam keselamatan jiwa pemilih dan penyelenggara Pemilu.

Hal itu karena sampai dengan saat ini, jumlah korban yang terinfeksi Covid-19 masih terus bertambah dan belum menunjukkan kecenderungan akan melandai apalagi berakhir.

Di sisi lain, anggaran penyelenggaraan Pilkada 2020 mencapai Rp 9,9 triliun. Karena Pilkada digelar di tengah pandemi, KPU meminta tambahan anggaran Rp 535,9 miliar.

“Dana sebesar ini akan sangat bermanfaat bagi daerah apabila dapat digunakan untuk penanganan pandemi dan pemulihan dampak Covid-19 bagi masyarakat daerah,” ujar Kholik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *