ELMASHO Desak Badan Kehormatan DPRD Beri Sanksi Terhadap Anggotanya Yang Langgar Aturan

I

NDONESIAPRESS.NET, Sukoharjo,-Koordinator eLMaSHo (Elemen Masyarakat Sukoharjo) Iwan menanggapi dan mengapresiasi sanksi yang diberikan Bupati Sukoharjo terkait video Halal bihalal Camat dan Lurah sekecamatan Sukoharjo dengan Pengurus dan Satgas salah satu Partai yang beredar luas di Media mainstream maupun medsos,

Menurutnya Sanksi yang diberikan supaya menjadi Catatan kepada semua pejabat publik untuk taat terhadap peraturan dan regulasi.

Camat dan Lurah tersebut terkesan menyepelekan Himbuan SE Bupati Sukoharjo Bernomor 400/1119 Tentang PENYELENGGARAAN IBADAH RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1442 H / 2021 M PADA MASA PANDEMI COVID 19 Di SUKOHARJO, eLMaSHo juga menyanyangkan adanya salah satu anggota dewan DPRD kabupaten Sukoharjo yang hadir dalam acara tersebut. eLMaSHo mendesak Supaya ada follow up dari Badan Kehormatan dan Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo terkait adanya anggota yang hadir pada saat acara tersebut.

eLMaSHo  Menyebutkan Bahwa TUGAS BADAN KEHORMATAN DPRD adalah
Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan Anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.

eLMaSHo berharap ada sanksi tegas dari Badan Kehormatan dan Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo terkait hadirnya anggota Dewan yang hadir pada acara tersebut, eLMaSHo menyebutkan ada sanksi pidana

di UU No 6/2018 Kekarantinaan Kesehatan.

Pasal 93 :

Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraanKekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Selain UU Kekarantinaan Kesehatan ada juga regulasi – regulasi lain yang diabaikan termasuk,
PP no 21 Tahun 2020 tentang PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR
DALAM RANGKA PENANGANAN COVID 19.

Iwan mengatakan sangat tidak pantas dilakukan oleh wakil rakyat yang harusnya paham tentang UU dan regulasi, kepada media Islam today melalui sambungan telepon.

Saya selaku koordinator eLMaSHo ( Elemen Masyarakat Sukoharjo ) meminta untuk Pihak Berwenang supaya bersikap Tegas terhadap siapapun terlebih lagi ini yang melakukan acara adalah pejabat publik.Elmasho,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *