Gerakan Bela Negara Menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila

Press Release DPP Gerakan Bela Negara 9 Juni 2020

IndonesiaPress.net – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bela Negara (DPP GBN) yang diwakili Ketua Umum DPP GBN Mayor Jenderal Budi Sujana menyampaikan pernyataan sikap atas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila pada 9 Juni 2020. Pernyataan sikap tersebut disampaikan, mencermati perkembangan dan dinamika pembahasan Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak memasukkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme ke dalam RUU Haluan Ideologi Pancasila. Keputusan Rapat Paripurna DPR RI sebagai landasan yuridis dan historis dalam penetapan Undang-undang. Keputusan diambil ditengah kondisi bangsa menghadapi pandemi wabah covid-19, diimana kehadiran anggota DPR RI tidak memenuhi qourum sesuai Tata Tertib DPR RI, Selasa (12/5).

Padahal, menurut Budi Sujana, sesungguhnya TAP MPRS XXV/MPRS/1966 masih berlaku hingga saat ini, dan hakikatnya bersifat final, secara hierarkhis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, berdasarkan TAP MPRS NO.XX Tahun 1966 dan TAP MPR NO.III Tahun 2000 yaitu : 1. UUD 1945 2. Ketetapan MPR 3.Undang-Undang/Perpu Peraturan Pemerintah (PP) 4. Keputusan Presiden (Keppres) 5. Peraturan Pelaksana Lainnya ( mis : Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lain).

Pada tahun 2004 karena adanya perubahan kewenangan MPR dalam Amandemen UUD 1945. TAP MPR dikeluarkan dari hierarkhi dengan berlakuknya UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di UU itu, UU/Perpu langsung berada di bawah UUD 1945.

Bagi Budi Sujana, sinyalemen bangkitnya komunisme tidak dapat dianggap angin lalu, beberapa tahun lalu telah disuarakan, waspada ancaman komunis/PKI yang tampil dengan baju baru, yang dikenal Komunis Gaya Baru (KGB). Para pelaku Komunis Gaya Baru Melakukan berbagai gerakan tersistematis baik konsepsi, pemutarbalikan fakta, pencitraan, provokasi dan aksi di lapangan di berbagai lini dan sektor. Tak terkecuali penyusupan idiologi melalui kerja legislasi di parlemen oleh kader mereka yang memberikan landasan untuk pengembangan komunis. Tahapannya adalah tidak memasukkan Ketetapan MPRS No.XXV/MPRS/1966 sebagai konsiderans RUU HIP tersebut.

Sebagai wujud kewaspadaan dan antisipasi terjadinya penyusupan ide komunisme melalui produk legislasi atau penanaman dan cengkaraman langsung idiologi komunisme di masyarakat serta mengikat masyarakat karena telah menjadi produk hukum yang wajib dipatuhi. Sangatlah aneh dasar hukum yang seharusnya bisa menjadi acuan mengunci pengembangan idiologi komunis, dan mencegah terjadinya penafsiran keliru atas idiologi pancasila.

Berdasarkan point point tersebut, Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bela Negara, menyatakan sikap sebagai berikut :
Oleh karena itu tidak ada pilihan lain bagi rakyat yang cinta akan Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ) dan anti faham komunisme, bersama Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bela Negara menolak RUU HIP yang ditetapkan, dan persoalan pancasila tidak diperlukan dibuat UU yang mengaturnya, karena mendegradasi status dasar negara serta sarat dengan penyusupan idiologi komunis terselubung

Bahwa dewasa ini, hubungan politik dam diplomatik pemerintah Indonesia dengan Negara Komunis Republik Rakyat Cina (RRC), yang didahului oleh kerjasama Partai Politik tertentu dengan Partai Komunis Cina, disertai gencar, masifnya masuk Tenaga Kerja Asing Cina dengan jumlah yang mencolok serta kedatangan di Bandara2 di tengah bangsa menghadapi covid-19 dengan kebijakan PSBB, tapi justru mereka berdatangan, ini sesuatu yang mencurigakan, karena warga negara cina siapapun sudah melewati pendidikan militer, jadi memiliki kemampuan militer. Maka DPP GBN menyatakan menolak kedatangan TKA Cina tersebut.

Mengingatkan Pemerintah baik eksekutif dan legislatif jangan mengulangi kesalahan pemerintah tahun 1965 yang membuat kebijakan menyatukan paham nasionalisme, komunisme dan agama. Terbuketi dalam sejarah komunis/PKI melakukan pemebrontakkan/kudeta keduakalinya, merubah idiologi pancasila dengan memberontak. Terbunuhnya para Kiyai, Ulama, Aktifis Islam dan 7 Jenderal yang dikubur di Lubang Buaya.

Jakarta, 30 Mei 2020

Ketua DEWAN PIMPINAN PUSAT GBN

Mayor Jenderal (Purn) Budi Sudjana

Narahubung :
Thowaf Zuharon (081932222587)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *