Istana Angkat Bicara Soal Isu Mahar Calon Menteri Rp 500 Miliar

INDONESIAPRESS.NET, JAKARTA –  Sekretaris Kabinet atau Seskab Pramono Anung membantah adanya praktek mahar calon menteri sebesar Rp 500 miliar. Menurut Pramono secara logika tidak masuk akal ada orang yang mau membeli jabatan menteri dengan harga Rp 500 miliar.

Hitungan Pramono, uang mahar sebesar Rp 500 miliar itu tidak akan tertutupi dengan gaji menteri yang tidak sampai Rp 100 juta sebulan. “Menteri gajinya enggak sampai Rp100 juta bagaimana bisa kemudian uang dengan sejumlah itu dikeluarkan,” ucap Pramono di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, seperti dikutip dari laman Setkab Senin 25 November 2019.

Pramono Anung mengatakan Rp 500 miliar bukanlah uang yang kecil. Sehingga, menurut Pramono, bila ada transaksi mahar sebesar itu akan dengan mudah dilacak oleh PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. “Itu uang sangat besar sekali,” katanya.

Pramono menjelaskan proses rekrutmen calon menteri dilakukan secara langsung oleh Presiden Jokowi.Presiden, kata dia, memilih secara teliti dan dengan sangat hati-hati. Calon menteri yang dari usulan partai politik pun, kata Pramono juga tidak lepas dari saringan Presiden Jokowi.

Menurut Pramono, tidak semua calon menteri yang diusulkan partai disetujui Jokowi. Bahkan, menurut politikus PDIP itu, ada beberapa nama-nama yang cukup kredibel dan juga nama besar yang ditolak Presiden Jokowi.

Sehingga, kata Pramono, isu soal praktek mahar calon menteri adalah isu yang tidak akan bisa dibuktikan. Isu ini dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Humphrey Djemat. Humprey menyebarkan isu saat diskusi publik “Quo Vadis Pilkada Langsung”, Minggu 24 November 2019.

Seskab Pramono Anung menerima pertanyaan wartawan yang mengunjungi ruang kerjanya, di Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Senin (25/11) siang. (Foto: AGUNG/Humas)

Dalam kesempatan tersebut, Humphrey mengungkapkan adanya seorang calon menteri yang berasal dari kalangan profesional harus berkontribusi Rp 500 miliar selama masa jabatannya kepada partai yang mendukungnya.

Namun Humphrey mengatakan orang tersebut menolak permintaan tersebut. Akibatnya, orang tersebut gagal jadi menteri. Padahal calon menteri itu disukai dan menjadi pilihan Presiden Jokowi. “Tidak dilantik karena tidak mau memberikan komitmen seperti itu,” ucapnya seperti dikutip dari Media Indonesia

Mengapa dirinya tahu soal mahar menteri Rp 500 miliar itu, karena kata Humphrey calon menteri itu merupakan teman dekatnya yang tidak memiliki latar belakang politik.

Namun, ia meminta publik jangan menganggap bahwa semua menteri Kabinet Indonesia Maju sudah teken kontrak mahar politik Rp 500 miliar. “Tapi memang kejadian seperti itu ada,” ujarnya.

Karena itu, Humprey meminta para menteri supaya fokus bekerja dan terhindar melakukan balas jasa kepada pihak tertentu.

Ia ingin menekankan bahwa tokoh berintegritas dan bermutu sulit muncul ketika masih terjadi tradisi politik transaksional di tubuh partai politik. “Bukan hanya menteri tapi untuk semua posisi. Menteri pun begitu,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *