MH dan Desentralisasi Pilkada

 

Oleh ; Jaorana Amiruddin
Wasekjend DPP PAN

Setelah mengungkapkan ide dan solusi soal dana saksi, yaitu salah satunya dengan memanfaatkan _*political networking*_ yang dimilki PAN, Caketum PAN Mulfachri Harahap (MH), kembali mengutarakan pemikirannya tentang _*desentralisasi pilkada*_.

Dari video yang beredar dibeberapa WA group kader dan simpatisan PAN, terlihat dalam satu kesempatan silturahim dengan kader PAN di daerah, MH menyampaikan bahwa carut marut seputar pilkada tidak lepas dari kekuasaan yang nyaris absolut yang dimiliki elit partai di Pusat.

DPD – DPD hampir tidak punya celah untuk menentukan arah pilkada di daerahnya. Dari sini lah kemudian muncul praktek-praktek kecurangan dalam pilkada, semisal yang mendapat rekomendasi bukan kader dan bukan yang diusulkan DPD, penerbitan rekomendasi pilkada ganda dan rekomendasi pilkada yang sarat dengan transaksional. Kekacauan pilkada akibat tata kelola partai yang tidak benar, akan sulit meraih kemenangan di pilkada yang juga berimbas ke perolehan kursi DPR.

Menurut MH melalui Desentralisasi Pilkada, persoalan pilkada terselesaikan 50% oleh DPD, 25% oleh DPW dan 25% oleh Pusat. Yang punya gawe kabupaten/kota jadi harusnya mereka yang lebih berperan dalam urusan pilkada. Ada _power sharing_ yang proporsional antara DPD, DPW dan DPP. Dan tidak bisa juga dibalik kondisinya, DPD menjadi sangat dominan dan memiliki otonomi absolut, karena kekuasaan bisa pindah ke DPD dan itu bisa menimbulkan _*abuse of power*_ di DPD. Tetap harus ada kontrol kekuasaan diantara 3 stakeholder ini (DPD, DPW, DPP). MH berpandangan penting untuk membangun dan memperkuat sinergitas antara DPD, DPW dan DPP sebagai bagian dari upaya penguatan partai.

Undang-undang RI No.10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pasal 42 point (4a) dalam hal pendaftaran Pasangan Calon Gubernur, Bupati dan Walikota tidak dilaksanakan oleh Pimpinan Partai Politik di tingkat Kabupaten, Kota atau Provinsi, tetapi pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui oleh Partai Politik tingkat pusat dan pendaftaran dilakukan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat. Hal ini menunjukkan Pusat memiliki kewenangan dalam penetapan calon dan pendaftaran calon. Pasal ini yang menjadi *senjata* elit pusat, bahwa apapun yang terjadi di tingkat lokal yang menetapkan pusat, yang berkuasa adalah pusat.

Tidak harus terjadi ego kekuasaan seperti ini, jika Pimpinan Partai Politik memilki _*komitmen politik*__untuk membuat partainya lebih bermartabat. Salah cara yang bisa dilakukan seperti yang diutarakan MH ; untuk penjaringan calon diserahkan ke DPD yang memiliki kewenangan 50%. DPW dan DPP (masing-masing 25%) bisa melakukan supervisi dan DPP menetapkan calon atas penjaringan yang sudah dilakukan oleh DPD. Jika hal ini terjadi proses demokratisasi di tingkat lokal akan semakin kuat. Ketua DPD sebagai pimpinan partai di tingkat lokal menjadi memiliki dignity karena persoalan penjaringan calon menjadi kewenangannya.

Desentralisasi pilkada menurut MH sangat penting. Elit lokal (DPD) lah yang paling tahu dinamika geopolitik ditingkat lokal, jadi harus benar-benar didengar pemikirannya. Penentuan kebijakan partai politik di tingkat lokal harus sesuai dengan aspirasi pengurus partai politik di daerah, yang lebih mengenal permasalahan lokal. Bukan sebaliknya, kebijakan di daerah harus sesuai kehendak elit pusat dengan mengabaikan aspirasi elit lokal. Jika kondisi ini terjadi dipastikan dapat merusak proses demokratisasi di tingkat lokal dan akan sulit terwujud demokrasi yang substansial. Disinilah urgensinya desentralisasi pilkada!

Jakarta, 23 Januari 2020

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *