Mr. Presiden : Jangan Biarkan Rakyat Berjuang Sendiri

 

Oleh : Eneng Humaeroh, MA.

Pasca coronavirus dinyatakan pandemic global, korban meninggal terus berjatuhan. Corona sangat menakutkan dan membuat panic semua kalangan. Bukan hanya beban berat bagi para pejuang terdepan, para medis semata, tetapi factor ekonomi akan menjadi  bom waktu yang bisa meluluhlantakan negeri besar ini. Sebelum hal itu terjadi maka Negara harus hadir melindungi rakyat.

Sejarah banyak membuktikan ketika pemerintah tidak tanggap dalam menghadapi masalah besar, maka presidennya dijatuhkan melalui impeachment, tetapi korban bisa lebih banyak karena wabah-ekonomi-konflik. Pemerintah Jokowi tidak memiliki mitigasi yang jelas, pemerintah cenderung menutup nutupi khawatir chaos.

Pasca Jakarta ditetapkan sebagai zona merah corona dan terjadi penutupan sementara sector ekonomi, pemberlakuan work from home, social distancing, stay at home maka jumlah perusahaan yang berhenti berproduksi total meningkat. Jeritan para buruh harian, pekerja sector non formal, seperti OJOL, pekerja serabutan, pedagang kecil, plaku UKM, karyawan yang belum dibayarkan gajinya atau perusahaan kecil menengah yang terpaksa menghentikan aktivitasnya karena sudah tidak ada pasokan bahan baku mengakibatkan ekonomi semakin tidak stabil. Jumlah pengguna kredit berupa kendaraan, rumah atau cicilan usaha ke bank secara otomatis mengalami kesulitan untuk membayar cicilan.

Presiden Jokowi telah mengumumkan beberapa langkah dalam menghadapi kegoncangan ekonomi yang disebabkan corona, seperti perintah mengalokasikan APBD untuk penanganan corona di daerah, menambah dana tunai sebesar Rp. 50.000,- perbulan bagi pemegang kartu sembako, rencana pencairan pemegang kartu prakerja dan korban PHK, penghapusan PPh Psl 21 bagi para UKM, penangguhan pembiayaan cicilan motor, mobil, KPR bersubsidi selama satu tahun.

Itu pernyataan presiden sebagai solusi jangka pendek dalam menyelesaikan permasalahan besar ini. Lalu bagaimana teknis implementasinya di lapangan? Sudah menjadi rahasia umum ketika presiden mengumumkan pernyataan yang dianggap sebagai suatu kebijakan, pada tataran teknis menjadi permasalahan baru karena para pihak atau stakeholder memiliki aturan-aturan lain yang bertentangan dengan pernyataan presiden. Dan ini sudah pasti menimbulkan permasalahan baru di lapangan yang lebih rumit.

stakeholder pemerintah terkait permasalahan yang disampaikan tentu saja tidak memiliki pegangan kuat untuk merealisasikan apa yang disampaikan Presiden dalam kebijakannya menghadapi keguncangan ekonomi yang disebabkan corona. Sehingga untuk realisasi diperlukan suatu perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum berupa kebijakan.

Menghadapi kegoncangan ekonomi yang imbasnya langsung dirasakan masyarakat, presiden tentu tidak sendiri. Ada lembaga-lembaga tinggi pemerintah setingkat DPR/MPR dapat turut serta membuat suatu kebijakan public melalui system politik.  Kebijakan melibatkan tiga komponen utama, yaitu society, political system, dan public policy itu sendiri. Ketiga komponen ini saling memengaruhi.

Kondisi saat ini yang mulai rawan dan ekonomi semakin dapat dirasakan besar guncangannya, pemerintah seyogyanya segera mengambil tindakan urgent dan dapat dilakukan secara politik. Sebab suatu kebijakan dapat dibuat secara sengaja dan ada tujuan yang hendak diwujudkan dan saat ini kebijakan itu perlu ada. Kebijakan bukan tentang apa yang akan pemerintah lakukan dan bukan pula apa yang pemerintah katakan. Tetapi suatu tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah, yang dampaknya menjangkau atau dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan dalam teori _Sistem Public Policy_ dianggap sebagai output dari sebuah sistem politik. Konsep mengenai sistem politik menyatakan bagaimana isntitusi-institusi dan aktivitasnya mampu merespon dan mentransformasikan kebutuhan yang ada dalam masyarakat untuk menjadi nilai yang mengikat masyarakat secara otoritatif dan memperoleh dukungan darinya. Keadaan pandemic global coronavirus menunjukan kebutuhan masyarakat yang semakin terdesak.

Kebijakan melibatkan tiga komponen utama, yaitu society, political system, dan public policy itu sendiri. Ketiga komponen ini saling mempengaruhi. Jika menilik komponen tersebut maka sudah mencukupi syarat yang ada, yakni society. Keadaan yang mendesak dan bagaimana kondisi sosial dan perekonomian sebagai lingkungan dari kebijakan ditambah dengan suasana politik yang melingkupinya yang harus direspon oleh system politik yaitu melalui institusi Dewan (DPR) untuk di proses dan dirumuskan sebagai sebuah kebijakan publik. Bahwa kelompok penekan dan oposisi yang saling berusaha untuk memperjuangkan nilai-nilai semestinya mendorong pemerintah menerbitkan kebijakan.

DPR, saatnya menjalankan fungsi-fungsi politik, realitas public berada pada kegentingan yang memaksa. Rakyat harus dilindungi dari bahaya kelaparan. Kelaparan bukan hanya masyarakat kelas bawah yang tidak punya uang, tetapi potensi kelaparan bisa mewabah pada masyarakat yang masih memiliki simpanan tetapi tidak mendapat bahan makanan karena disebabkan kelangkaan bahan makanan.

DPR saatnya berbicara, jangan diam, MPR bisa berbicara melalui kewenangannya melalui TAP MPR untuk membuat perintah kepada presiden agar melakukan tindakan atau kebijakan yang tepat dalam menghadapi bencana besar ini. Alternative lain dalam kondisi kegentingan yang sangat memaksa ditengah-tengah wabah yang semakin menggila perlu segera presiden menerbitkan PERPU untuk memyelamatkan kehidupan rakyat. Jokowi harus memilih untuk tetap pertahankan ekonomi, tetapi jangan berjudi dengan nasib jutaan rakyat Indonesia. Dan ini saatnya rakyat butuh dan merasa punya pemerintah yang siap dan bisa melindungi. Rakyat membutuhkan kepastian dalam menjalankan kehidupan, dengan kebijakan bukan sebatas pernyataan atau perintah yang belum tertuang di dalam suatu kebijakan yang memiliki legal formal.

Eneng Humairoh
Eneng Humaeroh, MA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *