natalius pigai

Natalius Pigai: Negara Dilarang Menjadi Monster Leviathan

Mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai mengungkapkan, semua pilar-pilar penting yang menjaga kebebasan sipil (civilian liberties) mengalami kemunduran, sehingga Indonesia mengalami kemerosotan indeks demokrasi dari negara prominent ke negara-negara berdemokrasi semu (pseudo). Meski begitu, ia meyakini, semua pihak berkomitmen meletakkan demokrasi yang berkeadaban

“Yaitu Demokrasi yang menjunjung tinggi kepribadian Indonesia, yang menunjung tinggi martabat Indonesia, yang akan membawa Indonesia menjadi Indonesia maju, adil dan makmur,” kata Pigai, Ahad (28/7).

Menurutnya, esensi dasar lahirnya sebuah negara adalah untuk melindungi segenap warga negara dari ancaman nyata antar individu (homo homini lupus). Negara tidak boleh dilahirkan sebagai monster leviathan untuk menerkam rakyat.

“Itulah sebabnya berbagai istrumen dasar hukum, demokrasi, politik dan HAM yang dihasilkan PBB (perserikatan bangsa-bangsa) pada pembukaan (preambule) awal selalu menekankan kewaijiban negara (state obligation) untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup warga negara,” katanya.

Menurut Pigai, negara ini tidak pernah dilahirkan karena adanya penjanjian antara rakyat dan negara (pactum subjectionis), maka negara tidak bisa serta merta mengatur sesuai kehendak pribadi. Pemerintah memiliki ruang terbatas yang dibatasi oleh kekuasan yang bersumber dari konstitusi.

“Oleh karena itu, pemerintah tidak perlu menjadikan institusi negara sebagai alat kekuasaan, dengan ini mampu mematahkan opini publik bahwa ternyata kekuasaan negara ibarat silet yang menyayat dan menancap tajam ke orang-orang keci, tetapi tumpul pada penguasa di singgasana kekuasaan,” ujarnya.

Hal itu bisa dilakukan jika pemerintah memiliki kewenangan untuk merancang bangun negara bangsa (nation-state) seperti Indonesia yang bangunan tata praja dan pranata hukumnya secara lebih sempurna. Sementara, Indonesia menganut sistem meritokrasi termasuk jabatan Presiden Republik Indonesia.

“Karena itu rakyat diberi hak kedaulatan, apalagi hanya sekedar menyampaikan pikirkan, perasaan dan pendapat untuk menilai kemajuan (progress) dan kemunduran (regress) atas kinerja Presiden,” tuturnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *