Pak Presiden Dan Ambigunya Penenanganan #Corona Saat Negara Dirindukan Rakyat

 

Kami butuh kerja-kerja kalian yang besar, kami butuh gagasan kalian menyelamatkan Negara. Biar saja yang kecil-kecil itu anak pelajar saja yang mengerjakannya. Kalian lindungi kami dengan kebijakan yang memanusiakan manusia.

 

 

Eneng Humaeroh, MA.

Menyikapi cara pemerintah menangani penyebaran virus covid 19 menimbulkan pertanyaan yang sangat besar bahkan mencurigakan, sebab kebijakan yang diambil pemerintah terlalu menunjukan kenaifan dan sangat bertolak belakang. Wajar jika public mempersepsikan pemerintah sedang melakukan scenario tersendiri ditengah-tengah merebaknya wabah corona.

Pasal pertama

 

kemunculan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menuai kontroversi. Perppu ini dinilai ambigu bahkan disebut-sebut sebagai Perppu sapu jagat, hanya untuk mengamankan ekonomi yang sudah mengalami devisit anggaran bahkan dinilai jauh relevansinya dengan kondisi darurat kesehatan. Aksi protes terhadap presiden dinilai sebagai penghinaan, sehinga Polri menerbitkan aturan penanganan pandemi virus Covid-19 (corona) melalui surat telegram ST/1098/IV/HUK.7.1/2020. Surat tersebut akan menindak siapa saja yang menghina presiden dan pejabat pemerintah. Ah, jaka sembung bawa golok, tidak nyambung kok.

Pemerintah lalu menerbitkan surat utang dengan tenor terpanjang dalam sejarah, 50 tahun. “ini menunjukan kepercayaan investor dari pengelolaan keuangan Negara. Kita manfaatkan 50 tahun dari preferensi tenor bond jangka panjang cukup kuat” ungkap menkeu tentang utang yang sangat panjang ini. Tak cukup dengan alibi aneh, pemerintah juga merilis video tentang pujian IMF terhadap Presiden Jokowi mengenai keberhasilan penanganan wabah corona. Lho? Masa pandemic masih berlangsung, karantina wilayah masih terus terjadi, implementasi bantuan pemerintah belum pada tahapan pelaksanaan, evaluasi belum ada. Lalu berhasilnya dimana?
Lalu sebenarnya dimanakan devisa Negara berada? Dimana uang trilyunan rupiah punya Asabri, Jiwasraya, Century, Pelindo II, Kotawaringin Timur, BLBI, E-KTP, kini sepi berita tertimpa corona. Dan anehnya lagi pembangunan ibukota baru masih berjalan. Kabarnya permintaan masyarakat untuk menghentikan pembangunan ibukota baru akan dikaji, siapa yang mengkaji? Untuk apa ibukota baru diubangun dalam kondisi pandemic?

Pasal kedua

 

teriakan public terhadap pemberlakuan Undang Undang Kekarantinaan Kesehatan tidak direspon dengan baik. Pembatasan Sementara Berskala Besar yang diminta Pemprov DKI sangat terasa permainan politik yang membuat public gregetan dan jengkel apa sebenarnya yang dimaui oleh pemerintah pusat. Kontroversi itu nyata pembatalan PSBB diketok oleh LBP. Meskipun kini PSBB yang dilakukan DKI Jakarta dalam upaya memutus mata rantai penyebaran covid 19 disetujui pemerintah pusat dan diikuti oleh wilayah lainnya karena sudah semakin parahnya tingkat infeksi ditengah-tengah masyarakat namun public sudah sama-sama mafhum kebijakan ini setengah hati, dan naga-naganya Darurat Sipil lebih mungkin dilakukan daripada darurat kesehatan.

Pasal ketiga

 

yang sangat aneh Keputusan Kemenkumham yang membebaskan 22.158 narapidana di seluruh Indonesia. Sontak saja keputusan ini disambut kening berkerut. Napi bebas tanpa pendampigan? Didampingi saja para napi ini sulit mengikuti kewajaran hidup ditengah masyarakat apalagi tanpa pendampingan. Apa tidak diperhitungkan resikonya? Faktanya baru dua hari para napi itu bebas kabar sudah merebak mereka membuat ulah, dan bermunculan kasus-kasus criminal.

Dampak corona membuat gelombag PHK mencapai 1,2 juta. Banyak perusahaan swasta yang tidak mampu membayar gaji karyawannya. Yang sampai hari ini pengusaha mencoba bertahan kemungkinan besar hanya mampu hingga bulan Juni, setelah itu colaps. Perusahaan penerbangan banyak yang menghentikan rute penerbangan disebabkan pembatasan, demikian angkutan laut dan darat. Berkeliarannya para napi bertemu dengan korban PHK ini akan membuat psikologi yang rentan. Bisa kita bayangkan apa yang akan terjadi.

Pasal keempat

 

data kasus infeksi covid 19 dari BNPB dan Kemenkes tidak sinkron. Pemerintah dinilai menutupi data sebenarnya, dan public terus bertanya-tanya sebenarnya berapa jumlah kasus yang terjadi. Dan yang mirisnya paramedic yang berjuang menghadang wabah virus tidak mendapat perhatian yang serius. Tim medis menanggung resiko yang besar; resiko terpapar virus corona. Dan Tempo melansir 24 orang paramedic telah gugur melawan corona. Yang lebih miris terjadinya kasus penolakan penguburan jenazah seorang perawat yang terpapar covid-19 dikampung halamannya sendiri. Tetapi yang lebih menyakitkan adalah diamnya pemerintah atas gugurnya bunga bangsa, tapi berduka karena kematian seorang artis, miris kan? Dimana rasa empati pemerintah? Atau dianggap cukup dengan uang santunan 300 juta yang hanya baru pada tataran wacana.

Pasal kelima

 

Herd Immunity. Sungguh ironi jika scenario ini dimainkan pemerintah. Dengan herd immunity, maka seleksi alam akan melibas siapapun yang lemah daya tahan tubuhnya. Tua atau muda, kecil atau dewasa, sehat atau sakit, orang penting atau masyarakat awam, pejabat atau bukan tentu tidak menjadi focus penyelamatan. Tapi disini dapat kita maknakan bahwa Negara tidak peduli terhadap nasib rakyat. Disinilah rakyat berjuang sendiri, rakyat berusaha bertahan dalam situasi yang sangat mencekam. Penuh ketidak pastian nasib antara hidup dan mati. Kendatipun secara alamiah masyarakat melakukan upaya saling berbagi makan, berbagi informasi, berbagi pertolongan, tapi sampai kapan bisa bertahan? Sampai airmata mengering menyaksikan nyawa-nyawa lepas dari jasadnya karena minimnya faskes dan tingginya angka infeksi?
Ekomoni tidak tumbuh bahkan minus, angka criminal makin tinggi, kekacauan akan merebak dimana-mana, keadaan tidak aman. Kegelisahan menjadi teman sehari-hari. Prediksi kekacauan akan melebihi 98, lalu darurat sipil diberlakukan. Dapat kita bayangkan endingnya jika hal itu terjadi, herd immunity merupakan scenario.

Mungkin kita bisa mengadu ke DPR, agar Negara memberi perlindungan, bukankah kalian minta dipilih demi untuk melindungi kami dengan undang undang yang berpihak? Kemana kalian sekarang? Kenapa tak terdengar suara lantang kalian saat kampanye? Apakah kalian hanya bisa melakukan hal-hal kecil seperti relawan yang hanya semprat semprot dan bagi-bagi masker dan sedikit sembako?

Kami butuh kerja-kerja kalian yang besar, kami butuh gagasan kalian menyelamatkan Negara. Biar saja yang kecil-kecil itu anak pelajar saja yang mengerjakannya. Kalian lindungi kami dengan kebijakan yang memanusiakan manusia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *