Pemprov Jatim Tolak Cabut Izin Tambang Emas Tumpang Pitu

IndonesiaPress.net, Surabaya – Sejumlah warga Banyuwangi berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Jawa Timur hari Kamis (1/8), menolak aktivitas penambangan emas di Tumpang Pitu. Warga juga menolak penghargaan lingkungan hidup oleh Gubernur Jawa Timur kepada perusahaan itu dan mendesak Gubernur mencabut izin usaha pertambangan.

Sejumlah warga dari Banyuwangi menyerukan penolakan aktivitas tambang emas di gunung Tumpang Pitu, yang dioperasikan oleh PT. Bumi Suksesinda (BSI). Dalam aksinya di depan Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya, pengunjuk rasa meminta Gubernur mencabut izin usaha pertambangan PT. Bumi Suksesindo (BSI), serta PT. Damai Suksesindo (DSI) yang belum melakukan aktivitas penambangan.

Nur Hidayat, warga di sekitar Tumpang Pitu menyebut keberadaan bukit ini sebagai benteng pertahanan alam dari bencana alam tsunami dan angin kencang. Penambangan emas di Tumpang Pitu dikhawatirkan akan menghilangkan fungsi kawasan Tumpang Pitu sebagai sumber resapan air yang dibutuhkan warga yang berprofesi sebagai petani.

“Tumpang Pitu itu bagi kita ya warga di sana, itu selain benteng, Tumpang Pitu sumber resapan air bagi pertanian di sana. Ya kalau kita mau ngomongin perbandingan, ya pertanian itu lebih menyejahterakan. Ya kita tidak mau sumber kesejahteraan kita itu hilang hanya gara-gara tambang yang katanya kepentingan masional, nasionalnya dimana,” kata Nur Hidayat.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Timur, Rere Christanto mengatakan, pemerintah provinsi harus melakukan peninjauan ulang izin pertambangan yang ada di Tumpang Pitu. Sebelumnya, kawasan pegunungan Tumpang Pitu merupakan kawasan hutan lindung, hingga akhirnya berubah menjadi hutan produksi dan memunculkan konsesi lahan.

Salah satu poster aksi menolak tambang emas Tumpang Pitu di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya
Salah satu poster aksi menolak tambang emas Tumpang Pitu di depan Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya (VOA/Petrus Riski).

Pemerintah provinsi kata Rere, harus melihat kembali kerentanan wilayah di Tumpang Pitu, sehingga dapat ditentukan apakah pertambangan yang ada menimbulkan kerentanan lebih besar atau tidak.

“Untuk keluarnya izin tambang yang ada di sana, mereka menurunkan dulu statusnya dari kawasan hutan lindung menjadi hutan produski. Nah, kewenangan itu harusnya dicek ulang, direview ulang, kawasan ini adalah wilayah yang rentan dari bencana, kawasan pesisir selatan. Bisa terjadi gempa, tsunami, ini semakin diperparah kondisinya dengan ancaman bencana-bencana yang lain melalui pertambangan. Nah, wilayah-wilayah yang seharusnya diperbanyak kawasan lindungnya, harusnya pemerintah provinsi yang punyaleading di sektor-sektor seperti ini,” kata Rere Christanto.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur, Setiajit menegaskan, pemerintah provinsi tidak dapat mencabut izin pertambangan tanpa alasan yang jelas. Hal ini berkaitan dengan aturan perundangan yang mengatur pemanfaatan lahan untuk pertambangan di Indonesia, yang telah ditetapkan kawasannya oleh Kementerian ESDM.

“Izinnya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada, tidak ada sedikit pun yang dilanggar. Kita malah justru kalau mencabut itu kan melanggar Undang-Undang. Terhadap rakyat yang berusaha dan sesuai dengan Undang-Undang, kita cabut, ya kita yang melanggar Undang-Undang. Nah, dia kan juga nanti bisa menuntut ke berbagai (lembaga hukum), negara ini negara hukum ya,” tegas Setiajit.

Pengunjuk rasa juga mengecam pemberian penghargaan kepada PT. BSI pada hari lingkungan hidup oleh Gubernur Jawa Timur, karena dinilai mencederai rasa keadilan masyarakat yang merasakan dampak merugikan dari aktivitas pertambangan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur, Diah Susilowati mengatakan, pemberian penghargaan lebih pada apresiasi dan motivasi kepada sejumlah perusahaan di Jawa Timur, karena dinilai telah menjalankan aturan perundangan dengan ketaatan dalam menjalankan aktivitasnya. Namun, Diah terbuka untuk menerima laporan bila didapati ada pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan, bahkan pihaknya telah menyiapkan sanksi bila perusahaan terbukti melakukan pelanggaran.

“Kalau dia memang tidak betul ya bisa saja kena sanksi, operasinya ditutup, diberi sanksi tidak boleh melakukan (aktivitas). Tapi kan selama ini tidak ada yang kita temukan itu tidak benar, semuanya itu sudah sesuai aturan, nilai-nilai standarnya juga sudah melebihi standar lingkungan, tidak ada yang dilanggar. Lingkunganya udaranya tidak ada yang tecemar, otomatis kan kami memberikan apresiasi untuk memotivasi supaya nanti dia tahun depan lebih baik lagi,” ujar Diah. (pr/jm)

Sekutu di Tumpang Pitu

Jaringan Advokasi Tambang atau Jatam menyatakan kedua kubu calon presiden dalam Pemilihan Umum 2019 sama-sama berlumur kepentingan bisnis tambang. Jatam mencatat nama-nama bos tambang di kedua kubu.

Dalam kubu pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, terdapat nama seperti Luhut Binsar Panjaitan, Fachrul Razi, Suaidi Marasabessy, Hary Tanoesoedibjo, Surya Paloh, Wahyu Sakti Trenggono, Jusuf Kalla, Jusuf Hamka, Andi Syamsudin Arsyad alias Haji Isam, Oesman Sapta Oedang, dan Aburizal Bakrie. Dari kubu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, pemain tambang yang dicatat Jatam antara lain Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto, Maher Al Gadrie, Hashim Djojohadikusumo, Zulkifli Hasan, dan Ferry Mursyidan Baldan. Itu belum termasuk Prabowo dan Sandiaga sendiri yang memang sejak lama dikenal sebagai pebisnis tambang.

Bagi Jatam, keberadaan elite pengusaha tambang dalam dua kekuatan politik yang tengah berebut kekuasaan itu bakal semakin membuat suram penyelesaian problem di sektor pertambangan. Saat ini, menurut catatan Jatam, bisnis yang mengeruk perut bumi itu mengidap banyak masalah, mulai dari memicu krisis ekologis, menggusur paksa warga, mengkriminalisasi aktivis, dan menyuap pejabat negara.

“Maka, jangan heran tak ada narasi krisis sosiologis, kelestarian lingkungan hidup, dan nasib warga yang tersingkir dari ruang hidupnya,” ujar Koordinator Jatam, Merah Johansyah Ismail. “Karena kepentingan bisnis tambang kental di kedua pasangan calon.”

Yang unik, dari catatan Jatam, dua kekuatan politik itu tak lantas mencerminkan dua “kelompok” pembesar pertambangan yang berbeda. Tak jarang, bos-bos tambang dari dua kubu politik yang berseteru itu justru berbagi saham dalam satu kepentingan bisnis yang sama.

PT Merdeka Copper Gold, Tbk, gergasi tambang emas, perak, dan tembaga, menjadi contoh “persekutuan” para elite tambang dari kedua kubu. Dalam grup bisnis tersebut, terdapat nama Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Sakti Wahyu Trenggeno, dan Sandiaga, calon wakil presiden kubu rival.

Dalam laporan perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia pada 31 Januari 2019, Sakti tercatat sebagai pemilik 2,48 persen saham PT Merdeka sekaligus salah satu komisaris. Sandiaga sendiri pemilik 22,62 saham PT Saratoga Investama Sedaya, Tbk, perusahaan investasi yang menguasai bagian terbesar (20,75 persen) dari kepemilikan PT Merdeka.

Pemegang saham PT Merdeka Copper Gold, Tbk (Sumber: IDX)
Pemegang saham PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (Sumber: IDX)

Dalam Laporan Keuangan 2016, Grup Merdeka pernah mencantumkan nama Abdullah Makhmud Hendropriyono, eks bos Badan Intelijen Negara pada masa kekuasaan Presiden Megawati Sukarnoputri, sebagai presiden komisaris perusahaan. Hendropriyono juga patron Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, salah satu partai penyokong pasangan Jokowi-Ma’ruf. Namanya kemudian digantikan oleh taipan Edward Soeryadjaya.

Selain Hendropriyono, terdapat juga nama Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau Yenny Wahid, putri Presiden Keempat Abdurrahman Wahid, di posisi komisaris independen. Yenny dikabarkan mundur dan posisinya kemudian ditempati Dhohir Farisi, suami Yenny.

Dewan Komisaris dan Direksi PT Merdeka Copper Gold, Tbk (Sumber: Laporan Keuangan 2016)

Salah satu anak bisnis Grup Merdeka, PT Bumi Suksesindo, mendapatkan konsesi 4.998 hektare di Sumberagung, Pesanggrahan, Banyuwangi, Jawa Timur, pada Desember 2012 melalui izin yang diteken Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, eks politisi Partai Kebangkitan Bangsa. Saat ini, PT Bumi menggelar operasi tambang yang disebut “Proyek Tujuh Bukit”, merujuk kepada perbukitan Tumpang Pitu yang menjadi pusat area konsesi.

Dalam Laporan Keuangan 2017, Grup Merdeka menyatakan “Proyek Tujuh Bukit” merupakan tambang kelas dunia. Proyek diklaim memiliki deposit 28 juta ounce emas dan 19 miliar pon tembaga.

Namun, tambang Tumpang Pitu tak berjalan mulus. Kelompok warga, petani, nelayan, dan aktivis lingkungan menolak aktivitas tambang. Mereka menyatakan tambang berdampak negatif terhadap mata pencaharian mereka dan lingkungan.

Lokasi tambang sendiri awalnya hutan lindung yang kemudian diubah menjadi hutan produksi lewat izin Menteri Kehutanan, yang pada saat itu dijabat Zulkifli Hasan. Zulkifli kini bos besar Partai Amanat Nasional dan Ketua Dewan Penasehat Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga.

Penolakan pun berujung kriminalisasi terhadap sejumlah warga pada September 2017. Mereka Heri Budiawan alias Budi Pego, Trimanto, Cipto Andreas, dan Ratna Sari. Budi sendiri saat ini telah divonis Mahkamah Agung empat tahun penjara, hukuman yang lebih berat daripada 10 bulan penjara hasil ketuk palu hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Keempatnya dijerat pidana kejahatan terhadap keamanan negara karena dituding mengibarkan spanduk bergambar palu arit. Warga menganggap jerat pidana tersebut cuma akal-akalan perusahaan untuk menghentikan perlawanan mereka.

Menurut data yang dimiliki Jatam, bisnis tambang kini telah mengkaveling 34 persen luar daratan Indonesia. Jatam juga mencatat kecenderungan izin tambang meningkat pada tahun-tahun menjelang perhelatan politik seperti pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.

Merah mencontohkan, di Kalimantan Timur, izin melonjak dari cuma dua menjadi 76 seiring dimulainya pemilihan kepala daerah di sejumlah wilayah pada 2005. Pada 2008, izin kembali meroket dari 589 menjadi 1.180 dan pada 2013 dari 1.271 menjadi 1.443.

Jatam juga mencatat 83 persen Izin Usaha Pertambangan (IUP) di seantero Indonesia, atau 8.725 izin, tidak menempatkan dana jaminan reklamasi. Padahal, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang memuat sanksi pencabutan IUP jika perusahaan tak menguruk kembali lubang-lubang yang ditinggalkan operasi tambang.

Jatam memperkirakan saat ini terdapat belasan ribu lubang bekas tambang yang ditinggalkan begitu saja. Lubang-lubang itu menghadirkan nestapa baru bagi warga. Di Kalimantan Timur, sedikirnya 32 orang tewas di lubang bekas tambang batubara, termasuk di antaranya anak-anak. Total di seluruh Indonesia, setidaknya 115 nyawa direnggut lubang bekas tambang hingga 2018.

Ketika politik berada dalam cengkeraman oligarki tambang, menurut Merah, nasib warga terdampak pun terus diabaikan. Kriminalisasi pun tak hanya menimpa warga dan aktivis tapi juga saksi ahli lingkungan di pengadilan, seperti yang dialami dua guru besar Institut Pertanian Bogor, Basuki Wasis dan Bambang Hero Saharjo.

Sumber: Voa, Jatam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *