Pengamat : Kembali Ke UU Migas Sesuai Amanat UUD45

 

Narasumber :  Wawan Setiawan

INDONESIAPRESS.COM, – Pemerintah harus melakukan langkah-langkah konkrit untuk mewujudkan kedaulatan energi, diantaranya memastikan bahwa gas bukan dijadikan sebagai bahan komoditi yg dilepaskan ke pasar dengan memastikan kontrak bagi hasil dengan kontraktor MIGAS, dimana porsi keuntungan pemerintah dikurangi sehingga harga gas bisa murah dan ekonomi bisa naik.

“Karena selain keuntungan, pemerintah juga bisa memungut pajak dari gas tersebut,”Kata Presiden Director PT. Cakra Nusantara Gas Indonesia (CNGI), Wawan Setiawan di Jakarta, Rabu (25/03/2015).

Wawan juga menyebutkan, untuk memperbaiki dan memperbaiki kedaulatan energi, fungsi pengawasan harus detail dan teliti serta peraturan perundang-undangan harus mendukung

“Jangan ada yang saling bertolak belakang dan berpenafsiran abu-abu sehingga bisa dimainkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,”Terangnya.

Dia menyebutkan, agar sektor migas benar benar mampu mensejahterakan masyarakat, pengelolaannya harus mengacu kembali ke UUD 1945. UU Migas yg sudah ada harus disesuaikan kembali ke UUD 1945 yg asli dan pelaksanaanya harus diawasi.

“Karena UU Migas yang ada saat ini cenderung menuju ke arah liberalisasi sumber Migas,”Katanya.

Editor   : ME. Bijo Dirajo

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *