Petisi Mewujudkan Harapan

RESOLUSI MEWUJUDKAN HARAPAN

 

Partai Amanat Nasional didirikan berdasarkan nilai-nilai mulia yang menjadi landasan moralsebagai kekuatan politik yang memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, keadilansosial.

Partai kita didirikan untuk mengakhiri penyalahgunaan kekuasaan yang menindas danmembelenggu nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang dikendalikan oleh keserakahan,kediktatoran, dan kezaliman.

Untuk itu kita menerapkan sistem yang berdasarkan pada nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, kehormatan sebagai wujud kesadaran atas pertanggungjawaban sejarah dan kemanusiaan.

Kongres ke-V PAN tahun 2020 di Kendari menyadarkan kita bahwa demokrasi kita telahdibajak, demokrasi jadi-jadian sekedar prosedural bukan subtansial karena tercabut dari ruh dan identitas PAN.

Hal ini ditandai oleh banyaknya penyimpangan dan kesewenangan sejak dari penyelenggaraan, penentuan peserta & peninjau Kongres, dan jalannya persidangan hingga hasil-hasilnya.

Praktek penyimpangan tersebut antara lain adalah hak peserta yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Partai dan SC Kongres namun dibatalkan secara sepihak tanpa melalui proses yang diatur oleh AD/ART dan Keputusan Partai, rangkap jabatan Ketua OC sebagai pengurus DPP dan DPW sekaligus timses kandidat tertentu sehingga pelaksanaan Kongres tidak adil dan berpihak

Demikian juga pelanggaran beberapa pasal AD/ART tentang Agenda Kongres, tidak adanya Laporan Pertanggungjawaban DPP, sehingga tidak ada pemandangan umum dari daerah atau wilayah, tidak ada pembahasan agenda PAN 5 tahun ke depan, tidak ada sidang komisi-komisi untuk mendalami berbagai aspek perjuangan PAN, juga tidak tidak ada pembahasan AD/ART, tidak ada pembahasan garis besar program kerja, apalagi sampai pada rekomendasi.

Tanggal 10 Februari 2020 diadakan pembukaan di tengah lapangan dan tanggal 11 Februari 2020 terjadi sidang pleno pertama yang diwarnai dengan berbagai kejanggalan yang tidak masuk akal.

Belasan peserta yang sah dari pendukung MH tidak dapat masuk padahal sudah mendapatkan tanda peserta dan segala atribut yang diperlukan. Pada hari itu juga terjadi kerusuhan berdarah yang menghempaskan citra PAN seolah-olah sebagian besar peserta kongres telah kerasukan ambisi buta sehingga kursi berterbangan dan membuat aib.

PAN dalam sejarah kepartaian bangsa Indonesia. Seperti dapat dilihat dalam video bahwa sejak tanggal 11 Februari, pagi itu Hotel Claro seakan menjadi war zone mengingat jumlah polisi dan Brimob lebih dari 2 kali lipat dari jumlah peserta Kongres.

Demi keadilan, kebenaran dan kejujuran, kami para pendukung MH akan menyampaikan bukti-bukti yang tidak terbantahkan kepada pemerintahan Jokowi, dalam hal ini Menkumham RI, agar supaya pemerintah menjadi wasit yang adil dan kami sudah mempersiapkan saksi-saksi yang akan memberikan kesaksian secara obyektif dibawah sumpah agar menjadi pertimbangan yang jernih.

Karena menurut kami telah terjadi pelanggaran konstitusional (beberapa pasal AD/ART dilanggar), pelanggaran moral & etika politik serta menggunakan kekerasan telanjang dengan jatuhnya 30 korban, diantaranya ada 6 peserta kongres yang mengalami luka-luka serius. Dan ke 30 korban itu bukan secara kebetulan semuanya adalah pendukung MH.

Kami terpanggil untuk menyelamatkan PAN karena kami yakin kepemimpinan PAN lewat sebuah kongres yang menggunakan kekerasan dan didukung oleh pihak-pihak dari luar PAN tidak sah secara moral dan legal, maka mustahil PAN dapat bangkit kembali dari keterpurukan yang sudah cukup mendalam.

 

 

Karena itu kami menyampaikan hal-hal berikut ini:

 

1. Kami istiqomah memegang teguh Visi dan Misi PAN sejak PAN didirikan oleh Bapak M. Amien Rais dan para sahabatnya agar PAN menjadi partai yang kokoh berpijak diatas kepentingan
Bangsa dan bersama anak bangsa lain berjuang meraih cita-cita bangsa sebagaimana tertera dalam aksara dan dan jiwa UUD 1945. Dan memegang teguh Pancasila sebagai ideologi,falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

 

2. Mengharapkan kepada segenap kader, anggota, simpatisan dan segenap konstituen PAN untuk tetap menjaga, mempertahankan dan menjalankan amanah dan nilai-nilai moral yang menjadi landasan PAN.

 

3. Mendesak dihentikannya tindakan-tindakan provokatif yang memecah belah melalui pengangkatan Plt. terhadap beberapa DPD PAN di sejumlah Propinsi.

 

4. Menyampaikan kepada Pemerintah RI untuk mengabaikan permohonan pendaftaran kepengurusan PAN yang sepihak hingga sengketa hasil Kongres mempunyai kekuatan hukum tetap,

 

Tirtayasa – Jakarta, 3 Maret 2020

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *