Rekrutmen 1 Juta Guru Sudah Ditunggu, Azis Syamsuddin Tolong Tepati Janji

 

Saya minta tolong kepada pemerintah untuk segera menangani permasalahan guru honorer yang tidak pernah ada habisnya dari tahun ke tahun

JAKARTA –  Rabu, 18 November 2020 Belum tuntas persoalan rekrutmen guru honorer, kabar baru kembali sampai ke telinga para pendidik. Yaitu janji mendapat bantuan subsidi upah (BSU) untuk nonkependidikan non-PNS yang memiliki gaji di bawah Rp5.000.000 per bulan.

Bagi Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin, Pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan benar-benar fokus pada satu tujuan. Apalagi ini adalah janji bagi para pengabdi yang mayoritas hidup di bawah rata-rata.
”Sebenarnya saya menunggu janji itu (Rekrutmen 1 juta guru). Karena ini mampu mengurai persoalan yang ada. Tolong tuntaskan janji itu, jangan mereka hanya bisa menanti,” terang Azis Syamsuddin dalam keterangan resmi yang diterima.

Azis Syamsuddin juga sepakat dengan Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta Nurbaiti yang menagih janji Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan melakukan rekrutmen satu juta guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

”Saya minta tolong kepada pemerintah untuk segera menangani permasalahan guru honorer yang tidak pernah ada habisnya dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Selain itu, Azis Syamsuddin menekankan masalah guru honor ini jangan dipolitisir apalagi dimanfaatkan untuk kepentingan politik seperti pemilihan kepala daerah.

 

”Sudahlah pahami dalam kondisi ini. Jelas sangat merugikan guru honor itu sendiri. Diberikan janji-janji tetapi tidak diberikan kepastian,” ungkapnya.
Selain itu para guru honor jangan percaya kepada pihak-pihak yang mencoba memberi janji pengangkatan PNS jika beritanya belum benar-benar valid.
dan tidak tumpang tindih serta tidak ada individu yang menerima bantuan berlimpah, sehingga yang lain tidak mendapatkan.

”Jadi ini merupakan suatu kriteria kami yang sangat sederhana, sehingga semua bisa menerima dengan cepat dan efisien,” kata dia.

Untuk diketahui bantuan subsidi upah tersebut diberikan sebanyak satu kali, yakni sebesar Rp1,8 juta. Sasaran yang mendapatkan bantuan subsidi upah tersebut berstatus non-PNS, meliputi dosen.
Selanjutnya guru, guru yang bertugas sebagai kepala sekolah, pendidik PAUD, pendidik kesetaraan, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi.

Total sasaran sebanyak 2.034.732 orang yang terdiri dari 162.277 dosen pada PTN dan PTS. Kemudian 1.634.832 guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, serta 237.623 tenaga perpustakaan, tenaga umum, dan tenaga administrasi.

Bantuan tersebut diberikan kepada guru dan tenaga kependidikan non-PNS, baik di sekolah negeri maupun swasta.

”Alhamdulillah guru-guru kita yang ada di sekolah swasta dan mereka pun berhak mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dan saya berharap rekrutmen 1 juta itu segera terealisasi,” terang Azis Syamsuddin. (ful)r

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *