Sertifikasi Nikah, Mau Halal Aja Kok Sulit

INDONESIAPRESS.NET – Sertifikasi nikah bagi calon pengantin yang diwacanakan oleh Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi menimbulkan pro kontra.

Disadur dari laman retizen republika, Titik Musrifatun Tsaniyah, Godean, Sleman menilai, jika syarat secara agama dan hukum yang berlaku sudah terpenuhi, mengapa mesti disertifikasi? Tak masalah jika calon pengantin mendapat informasi dan mengikuti penyuluhan terkait.

Namun, wacana sertifikat nikah justru mempersulit aturan pernikahan dan memberatkan warga untuk melaksanakannya. Terutama dari segi biaya sehingga menimbulkan masalah.

Saat ini saja permasalahan pergaulan bebas, prostitusi, aborsi, dan kejahatan seksual lainnya masih marak. Dan belum ada solusi tuntas untuk mengatasinya. Karena itu, pemerintah sebaiknya mengkaji ulang wacana tersebut.

Penolakan juga datang dari wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Tb Ace Hasan Syadzily, Komisi III dari Fraksi Golkar, meminta wacana sertifikat nikah yang digembar-gemborkan oleh Kementerian Agama (Kemenag) wajib ditinjau kembali.

“Soal sertifikasi pernikahan ini tentu harus dikaji secara matang baik dari segi prosedur maupun substansi,” kata Ace seperti disadur dari Okezone.

Ace membeberkan, dari segi prosedur diwajibkan koordinasi antara pihak-pihak terkait dengan kebijakan ini, jadi dengan adanya kebijakan hal ini malah memperpanjang jalur birokrasi.

“Jangan sampai ini memberatkan warga untuk melaksanakan pernikahan, terutama dari segi biaya. Juga jangan sampai prosedurnya berbelit-belit,” tegasnya.

Sama halnya dengan Wali Kota Bogor Bima Arya. Ia menyatakan tidak setuju wacana yang dilontarkan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy terkait calon pengantin tidak boleh menikah jika belum memiliki sertifikat layak menikah. Menurut Bima, wacana tersebut harus dikaji lebih lanjut.

“Saya belum pelajari lebih jauh soal wacana sertifikasi itu. Yang dites apa? Tapi menurut saya begini. Kita harus paham mana wilayah privat dan mana wilayah publik. Negara itu tidak boleh terlalu jauh masuk ke wilayah privat,” ujar Bima di laman berita satu.

Ia menambahkan, menikah itu hak seluruh manusia. “Kalau berdasarkan agama sudah bisa, berdasarkan hukum juga sudah memenuhi syarat, ya kenapa tidak,” katanya.

Menurut Bima, harus dikaji betul apakah itu dijadikan syarat bisa menikah atau tidak. “Kita harus lihat dong karakter, latar belakang warga semuanya. Tingkat pendidikannya, tingkat ekonomi, literasinya bagaimana. Di wacana ini apa yang mau diujikan?,” terang dia.

“Kalau hanya sebatas pembekalan saya sepakat. Tapi kalau dijadikan syarat saya tidak sepakat. Pembekalan itu sepakat dan harus. Saya waktu menikah ikut di KUA, dikasih pembekalan. Tapi sertifikasi ini jangan dijadikan syarat, apalagi kalau tidak lulus, tidak boleh menikah, kayak SIM saja,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy bakal mewajibkan pasangan yang akan menikah untuk menjalani sertifikasi persiapan perkawinan berupa kelas atau bimbingan pranikah.

Seperti dimuat CNN Indonesia, Program ini rencananya akan mulai diterapkan pada 2020 di seluruh Indonesia dan berlaku untuk semua pasangan.

“Kalau bisa tahun depan 2020 sudah dimulai (program sertifikasi kawin),” kata Muhadjir di Gedung SICC, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Muhadjir menjelaskan sertifikasi ini nantinya akan dibuat dengan sistem pelatihan. Hal ini, kata dia, sudah dicontohkan bagi pasangan beragama Katolik yang dijalani minimal tiga bulan.

Saat pelatihan itu dilaksanakan, lanjutnya, kedua pasangan betul-betul mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan pasangannya. Keduanya akan dilatih berbagai pengetahuan, termasuk soal mengelola emosi, keuangan hingga pengetahuan soal kesehatan dan alat reproduksi.

“Untuk memastikan bahwa dia memang sudah cukup menguasai bidang-bidang pengetahuan yang harus dimiliki itu harus diberikan sertifikat,” kata Muhadjir. [Red]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *